Web-GIS Weather Notice Airport Booking

Beranda BP Batam

English  English

Beranda  |   Peta Situs  |   Buletin  |  Kontak


Tentang BP Batam
Tentang BP Batam

Pemko Batam

Home  >  Tentang BP Batam  >  Pelayanan Perijinan di FTZ Batam  >  Pemko Batam

C. DINAS PERHUBUNGAN

I. Izin Penetapan Lokasi, Pembangunan, Dan Pengoperasian Pelabuhan / Dermaga Khusus.

Referensi:
1. UU Republik Indonesia No. 21 Th. 1992 tentang Pelayaran.
2. UU Republik Indonesia No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No.3839).
3. UU Republik Indonesia No. 53 Th. 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 1999 No. 181, Tambahan Lembaran Negara No. 39012).
4. PP No.82 Th.1999 tentang Angkutan diperairan;
5. PP No. 81 Th.2000 tentang Kenavigasian;
6. PP No. 69 Th.2001 tentang Kepelabuhana
7. Perda Kota Batam No. 2 Th. 2004 tentang RTRW Kota Batam Th. 2004 - 20I4
8. KEPMEN Perhubungan No. KM 54 Th. 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
9. KEPMEN Perhubungan No. KM 55 Th. 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus.
10. Surat Edaran Menteri Perhubungan No.7 Th. 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten/ kota di Sektor Perhubungan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Izin Penetapan Lokasi Pelabuhan / Dermaga Khusus

Persyaratan Administrasi :

  • Surat permohonan perusahaan yang bersangkutan.
  • Rekomendasi dari BAPPEKO Batam tentang Advice Planning / RTRW;
  • Rekomendasi dari BAPEDAL Kota Batam tentang persetujuan UPL / UKL atau AMDAL Kegiatan Pelabuhan Khusus dan Reklamasi pantai (jika ada);
  • Data Perusahaan / Koperasi (badan hukum):
        ·Copy Akte Pendirian Perusahaan;
        ·Copy NPWP;
        ·Surat Izin Usaha Pokok
  • Tanda bukti persewaan atau kepemilikan lahan (pembebasan lahan).
  • Letak lokasi yang disusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis sesuai dengan peta laut.
  • Ringkasan rencana kegiatan / proposal yang mencakup mengenai studi kelayakan dari aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi alur, kolam, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, rencana arus kunjungan kapal serta kelayakan ekonomis dan teknis operasional yang meliputi rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang, hasil produksi dan turun naik penumpang, perlunya Pelsus serta rencana induk Pelsus sesuai dengan peruntukan tata ruang;
  • Hasil Survey yang meliputi hirooceanografy (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus) topografi lapangan berkaitan dengan aspek keamanan dan keselamatan pelayaran serta kelayakan ekonomis dan teknis oleh Dinas Perhubungan Kota Batam.

Izin Pembangunan Pelabuhan I Dermaga Khusus

Persyaratan Administrasi :

  • Surat Permohonan;
  • Copy Izin Penetapan Lokasi Pelabuhan / Dermaga Khusus;
  • Copy persetujuan PMA/PMDN

Persyaratan Teknis :

  • Rencana Induk Pelabuhan / Lay Out pelabuhan;
  • Rancang bangun dan rekayasa terinci meliputi perhitungan konstruksi, spesifIkasi, teknis, metode pelaksanaan pembangunan, tahap dan jadwal pembangunan, gambar tala letak fasilitas dermaga, gambar konstruksi bangunan (denah, tampak dan potongan), gambar rencana pengerukan dan reklamasi serta areal pembuangan lumpur (dalam hal ada pekerjaan pengerukan / reklamasi);
  • Hasil survey pelabuhan yang meliputi :
        ·Kondisi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang kedalaman, arua, kadar salinasi dan kadar sedimen);
        ·Topografi (garis kontur disekitar dermaga);
        ·Kondisi tanah (jenis dan karakteristik lapisan tanah)
  • Hasil kajian keselamatan pelayaran meliputi rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran dan kolam pelabuhan;
  • Batas-batas wilayah Daratan dan Perairan atau Perairan dilengkapi dengan Titik-titik Koordinat Geografis;
  • Studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenag sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Izin Pengoperasian Pelabuhan I Dermaga Khusus Persyaratan :

a. Memiliki Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus
b. Pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan.
c. Memiliki sistem keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran yang telah direkomendasikan oleh pejabat
d. Laporan sistem pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama masa pembangunan
e. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan
f. Tersedia sumber daya manusia dibidang teknis pengoperasian pelabuhan yang dimiliki.

II. Persyaratan Izin Usaha

Referensi
1. UU Republik Indonesia No. 21 Th. 1992 tentang Pelayaran.
2. UU Republik Indonesia No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU Republik Indonesia No. 82 Th. 1999 tentang Angkutan diperairan
4. UU Republik Indonesia No. 14 Th. 2000 tentang Penerimaan Bukan Pajak
5. Perda Kota Batam No. 8 Th. 2001 tentag Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam
6. KEPMEN Perhubungan No.KM 10 Th. 1998 tentang Jasa Pengurusan Transportasi
7. KEPMEN Perhubungan No. KM 10 Th. 1989 tentang Pelimpahan Wewenang Memberikan SIUJPT

Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPPER)

    Persyaratan :

  • Surat Permohonan
  • Memiliki Akta Pendirian Perusahaan (copy dilegalisir)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
  • Copy KTP Direktur Utama / Penanggungjawab Perusahaan.
  • Memiliki Sekurang-Kurangnya 1 (Satu) Kapal Layar Motor (KLM) Tradisional Ukuran s/d 500 GT dengan Penggerak Utama Angin dan Motor sebagai Tenaga Penggerak Bantu atau Kapal Motor Ukuran 7 GT Setinggi-Tingginya 35 GT dengan Sertifikat Keselamatan Kapal.
  • Memiliki Sekurang-Kurangya 1 (Satu) orang Tenaga Teknis Pelayaran Niaga Tingkat Dasar
  • Bukti Setoran Bank (Minimal Rp. 200.000.000,-).
  • Survey.

Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)

    Persyaratan :

  • Surat Permohonan
  • Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
  • Copy KTP Direktur Utama / Penanggungjawab Perusahaan.
  • Bukti Kepemilikan Kapal Berbendera Indonesia
  • Memiliki Tenaga Ahli di Bidang Pelayaran
  • Survey

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)

    Persyaratan :

  • Surat Permohonan
  • Akta Pendirian Perusahaan.
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
  • Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP).
  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas
  • Copy KTP Direktur Utama / Penanggungjawab Perusahaan.
  • Memiliki Modal atau Peralatan Penunjang
  • Memiliki Tenaga Ahli
  • Bukti Setoran Bank (Minimal Rp. 200.000.000,-)

Surat Izin Usaha Bongkar Muat (SIUPBM)

    Persyaratan :

  • Surat Permohonan
  • Akta Pendirian Perusahaan
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  • Copy KTP Direktur Utama / Penanggungjawab Perusahaan
  • Memiliki modal atau peralatan penunjang yang cukup
  • Bukti setoran bank (minimal Rp. 200.000.000,-)
  • Survey

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut (SIUPAL)

    Persyaratan :

  • Surat Permohonan
  • Akta Pendirian Perusahaan
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  • Copy KTP Direktur Utama / Penanggungjawab Perusahaan
  • Bukti Kepemilikan Kapal Berbendera Indonesia Laik Laut (Gross Akte, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan) yang masih berlaku minimal 175 GT, secara kumulatif atau tug boat 150 PK denganj tongkang minimal 175 GT
  • memiliki tenaga ahli di bidang pelayaran
  • Survey

Izin Usaha Angkutan Umum

    Persyaratan :

  • Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan.
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  • Tanda Daftar Perusahaan ( TDP).
  • Bukti pemilikan tanah untuk menyimpan kendaraan (pool) dan perkantoran serta bengkel, atau mengenai sewa atau kontrak pemakaian lahan selama 5 thn.
  • Surat Pemyataan Kesanggupan:
        ·Mengasuransikan kendaraan & penumpang.
        ·Meremajakan kendaraan yang telah berusia 12 thn.
  • Proposal Kelayakan Usaha.
  • Data kendaraan yang akan diremajakan beserta sertiflkat scrap.

Izin Usaha Bengkel Umum

    Persyaratan :

  • Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan.
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
  • Tanda Daftar Perusahaan ( TDP).
  • Surat Pemyataan Kesanggupan:
        ·Memiliki perlengkapan & peralatan bengkel.
        ·Menyediakan fasilitas umum & perkantoran.
  • SertifIkat dan jenis bengkel yang diterbitkan oleh lembaga sertifIkasi.
  • Surat pertimbangan teknis dari Kabid Perhubungan Darat.
  • Proposal Kelayakan usaha.
  • Susunan pengurus perusahaan / koperasi.

Izin Scrap Kendaraan Bermotor

    Persyaratan :

  • Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan.
  • Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP).
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
  • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
  • Tanda Daftar Perusahaan ( TDP).
  • Memiliki lokasi scrap yang tertutup / dipagar seluruhnya, tinggi minimal 3 mtr, luas area minimal 2 Ha, dibuktikan dengan peta dan photo lokasi.
  • Telah memiliki izin ekspor scrap.
  • Bukti pemilikan alat / mesin scrap (disertai photo).
  • Surat Pernyataan Kesanggupan :
        ·Mentaati ketentuan dibidang scrap.
        ·Bersedia dicabut izin usahanya jika melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemko Batam

Izin Usaha Mobil Derek

    Persyaratan :

  • Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan.
  • Nomor Pokok Wajib pajak ( NPWP).
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
  • Surat lzin Usaha Perdagangan ( SIUP).
  • Tanda Daftar Perusahaan ( TDP).
  • Bukti pemilikan tanah untuk menyimpan kendaraan (pool) dan perkantoran serta bengkel atau mengenai sewa atau kontrak pemakaian lahan selama 5 thn.
  • Data kendaraan beserta spesiflkasi teknis kendaraan.

Izin Usaha Parkir Umum & Khusus.

    Persyaratan :

  • Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan.
  • Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP).
  • Tanda Daftar Perusahaan ( TDP).
  • Proposal kelayakan usaha.
  • Lokasi parkir disertai gambar & PL parkir khusus
  • Susunan pengurus perusahaan.

Izin Usaha Sekolah Mengemudi & Montir.

    Persyaratan :

  • Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan.
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • Tanda Daftar Perusahaan ( TDP).
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
  • Bukti kepemilikan lahan untuk usaha dan perkantoran /bukti sewa lahan yang disahkan oleh notaris.
  • Gambar workshop dan peralatan ( sekolah montir ).
  • Jumlah dan jenis kendaraan ( sekolah mengemudi ).
  • Proposal kelayakan usaha.
<< PREV || NEXT >>

Copyright 2009 - 2013 BP Batam (Badan Pengusahaan Batam). All Rights Reserved.