Notice
Kerja Nyata

Beranda BP Batam

English  English

Beranda  |   Peta Situs  |   Tentang  |  Kontak


Unit Layanan BP Batam
Unit Layanan BP Batam

CARI
 

Bea Cukai

Home  >  Bisnis Srategis  >  Pelabuhan Laut  >  Bea Cukai

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Dalam tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai terkandung misi yang saling terkait (integrated mission) antara lain :

  • mengamankan penerimaan negara dari sektor impor, ekspor dan cukai;
  • melancarkan arus barang;
  • membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertimbuhan industri dan investasi melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai serta pencegahan terjadinya unfair trading;
  • menjamin perlindungan masyarakat terhadap ekses negatif yang timbul sebagai akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan.

Visi, Misi, Strategi dan Lima Komitmen Harian DJBC

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tugas pokok, pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menetapkan visi, misi, strategi dan lima komitmen harian sebagai acuan setiap aparat Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya sehingga terdapat kesamaan pandang, persepsi dan gerak langkah dalam mencapai tujuan organisasi sebagai berikut :

  • Visi : sejajar dengan institusi kepabeanan dan cukai dunia di bidang kinerja dan citra;
  • Misi : pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan dan masyarakat;
  • Strategi : profesionalisme, efisiensi, dan pelayanan;
Lima Komitmen Harian :

Tingkatkan pelayanan;
Tingkatkan transparansi, keadilan dan konsistensi;
Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan;
Hentikan perdagangan illegal;
Tingkatkan integritas.

Pelaksanaan Tugas

Konsekuensi dari misi utama tersebut adalah bahwa karakterisik pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai 2 dimensi yang simultan yaitu pelayanan dan pengawasan. Dibidang pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menciptakan dan memberdayakan organisasi, sumber daya manusia, sistem dan prosedur, serta sarana dan prasarana yang dimiliki secara optimal sehingga dapat melancarkan arus barang, mengurangi ekonomi biaya tinggi dan dapat menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan industri dan investasi. Dilain pihak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melalui pelaksanaan tugas yang sama, berusaha menghimpun penerimaan negara, melindungi masyarakat, serta menegakkan law enforcement untuk mencegah impor atau ekspor secara illegal maupun barang-barang larangan.

BAB II PENERIMAAN


Salah satu fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai pengumpul penerimaan yang merupakan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Peranan fungsi ini berubah sesuai dengan perubahan situasi perkonomian dan sosial negara. Pada saat ini dimana Indonesia dalam keadaan krisis di segala bidang khususnya di bidang ekonomi, fungsi ini menjadi salah satu prioritas yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Penerimaan yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa bea masuk yang merupakan pajak atas perdagangan internasional dan cukai yang merupakan pajak spesifik terhadap barang-barang tertentu.

Penerimaan Bea Masuk

Penerimaaan bea masuk selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sesuai dengan APBN, setiap tahunnya target penerimaan bea masuk selalu meningkat. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada Tahun Anggaran 2000 dimana target penerimaan bea masuk meningkat sebesar 68,67 % bila dibandingkan dengan TA 1999/2000 dimana TA 2000 hanya berjalan selama 9 (sembilan) bulan. Bahkan untuk Tahun Anggaran 2001 target peneriman bea masuk dinaikkan sebesar 50,34 % (apabila target TA 2000 dihitung 12 bulan).
Realisasi penerimaan bea masuk juga menunjukkan kenaikkan yang cukup signifikan, dimana untuk TA 1998/1999 hanya sebesar Rp. 2.305,6 miliar, kemudian pada TA 1999/2000 menjadi Rp. 4.177,00 miliar dan meningkat menjadi Rp. 6.116,03 miliar (perkiraan realisasi) pada TA 2000 ini atau dengan kata lain selama dua tahun telah terjadi peningkatan sebesar 165,27 %.
Berdasarkan data di atas, bahwa target penerimaan bea masuk dinaikkan secara signifikan, namun realisasinya pun ternyata menunjukkan kenaikkan yang cukup tinggi. Sehingga untuk pencapaian target penerimaan bea masuk selama dua tahun anggaran selalu melebihi dari target yang ditetapkan (141,58 % dan 122,50
Performance DJBC di bidang penerimaan yang terus membaik utamanya dua tahun terakhir ini antara lain disebabkan oleh tekad dan kemauan seluruh jajaran DJBC untuk mewujudkan visi DJBC untuk menjadikan institusi DJBC sejajar dengan institusi kepabeanan dan cukai dunia dalam citra dan kinerja serta dalam mencapai misi DJBC untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi industri, perdagangan dan masyarakat termasuk pemerintah.
Kebijakan yang telah, sedang dan akan terus dilakukan guna mendukung kinerja penerimaan bea masuk yaitu sebagai berikut :

  • Intensifikasi penerimaan melalui pelaksanaan ketentuan nilai pabean dalam rangka memerangi manipulasi harga transaksi (under-invoicing), pelaksanaan pemeriksaan barang dengan risk management , pelaksanaan post-audit , pelaksanaan penagihan piutang bea masuk dengan surat paksa yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 19 tahun 1997.
  • Penyempurnaan sistem dan prosedur kepabeanan dengan tetap memperhatikan optimalisasi penerimaan melalui komputerisasi atau sistem Electronic Data Interchange (EDI).
  • Peningkatan usaha-usaha penanggulangan penyelundupan dengan melakukan patroli laut secara efisien dan efektif di perairan perbatasan dengan negara lain.
  • 4 Penghapusan pembebasan (exemption) impor barang tertentu menjadi keringanan dengan pengenaan tarif bea masuk secara flat rate 5 % terhadap impor mesin, barang dan bahan dalam rangka pembangunan / pengembangan industri / industri jasa yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk.

Penerimaan Cukai

Penerimaan cukai mempunyai peranan yang cukup besar terhadap peranan penerimaan perpajakan. Dalam APBN 1998/1999 penerimaan cukai ditetapkan sebesar Rp. 7.755,9 miliar, kemudian ditingkatkan menjadi Rp. 10.160,8 miliar pada TA 1999/2000 dan pada TA 2000 meningkat menjadi Rp. 10.271,8 miliar. Peningkatan target cukai selama dua tahun terakhir sebesar 32,44 %. Namun pada TA 2001 yang akan datang target penerimaan cukai ditingkatkan secara signifikan menjadi Rp.17.100,00 miliar (66,48 % dari target TA 2000).
Dalam periode Tahun Anggaran 1998/1999 sampai dengan 1999/2000, realisasi penerimaan cukai mengalami kenaikan 34,3 % yaitu dari Rp. 7.732,9 miliar menjadi Rp. 10.381,2 miliar. Sedangkan pada TA 2000 (selama 9 bulan) diperkirakan penerimaan cukai akan mencapai Rp. 10.631,70 miliar.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka selama tiga tahun terakhir realisasi penerimaan cukai menunjukkan pencapaian sebesar 99,7 %; 102,2 % dan 103, 50 % dari target yang ditetapkan.

Kebijakan yang mendukung kinerja penerimaan cukai adalah sebagai berikut :

  • Penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) dan tarif cukai hasil tembakau.
  • Pemberantasan peredaran rokok polos, rokok yang dilekati pita cukai palsu dan rokok yang dilekati dengan pita cukai yang bukan haknya.
  • Pemantauan secara intensif terhadap HJE barang kena cukai di peredaran.
  • Pengujian tingkat kepatuhan terhadap peraturan cukai melalui audit.
  • Peningkatan pelayanan dalam rangka penyediaan dan distribusi pita cukai.

BAB III PELAYANAN

SISTEM DAN PROSEDUR KEPABEANAN

Barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia (impor), wajib memenuhi ketentuan pabean dan subjek bagi pemeriksaan pabean (penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik). Kompleksitas sistem dan prosedur pemenuhan kewajiban pabean termasuk pelaksanaan pemeriksaan pabean, dimasa lalu, telah menyebabkan terhambatnya kelancaran arus barang dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sistem dan prosedur pemenuhan kewajiban pabean tersebut telah disempurnakan dan disederhanakan sehingga dapat mengatasi terhambatnya kelancaran arus barang dan menurutnya biaya dalam proses pengeluaran barang impor. Diantara karakteristik yang menonjol dalam sistem dan prosedur yang secara efektif diberlakukan sejak tanggal 1 April 1997 dan terakhir disempurnakan dengan KEP-15/BC/1999 jo. KEP¬83/BC/1999 sebagai berikut :

  • Penerapan konsep self assessment yang memberikan kepercayaan penuh pada imporir untuk memberitahukan barang impor melalui dokumen Pemberitahuan Impor Barang dan menghitung serta membayar sendiri bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor;
  • Penggunaan teknologi komunikasi dan komputer dalam proses pengiriman dokumen dan penelitian dokumen Pemberitahuan Impor Barang;
  • Prenotification yaitu prosedur yang memungkinkan importir untuk memberitahukan impornya meskipun kapal yang mengangkut barang impor yang bersangkutan belum tiba di pelabuhan;
  • Preentry classification yaitu penetapan tarif oleh pejabat bea cukai sebelum dokumen Pemberitahuan Impor Barang diajukan atau sebelum kedatangan kapal yang membawa impor yang bersangkutan;
  • Penyederhanaan tata cara penelitian dokumen Pemberitahuan Impor Barang dan penyederhanaan penelitian terhadap substansi yang diperlukan dalam rangka pengeluaran barang;
  • Pemeriksaan selektif terhadap fisik barang berdasarkan konsep risk management. Pemeriksaan fisik terhadap barang impor hanya dilakukann terhadap importasi beresiko tinggi dan random sampling yang ditentukan secara acak oleh komputer;
  • Penerapan harga transaksi, atau harga yang sebenarnya dibayar oleh pembeli kepada penjual, sebagai harga yang digunakan sebagai dasar dalam penghitungan bea masuk dan pajak-pajak lainnya dalam rangka impor;
Pemberitahuan Melalui Media Elektronik

Salah satu sokongan DJBC menyongsong era perdagangan bebas nanti adalah pemanfaatan teknologi, termasuk teknologi informasi. Hal ini ditempuh untuk memberikan alternatif yang lebih mudah dan lebih baik kepada para pengguna jasa dalam hal penyerahan serta pengurusan pemberitahuan pabean. Salah satu bentuknya adalah dengan cara menerapkan pemberitahuan pabean melalui media elektronik.
Penerapan pelayanan kepabeanan yang didukung Teknologi Informasi menunjukkan kesungguhan DJBC untuk benar-benar serius dalam melakukan reposisi peran dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya kepada para pengguna jasa kepabeanan. Dengan penerapan pemberitahuan pabean melalui media elektronik, DJBC dapat memberikan pelayanan tanpa kertas (paperless), tanpa antrian (queless), dan tanpa biaya tinggi (costless), sehingga kualitas pelayanan dapat dipercepat dan ditingkatkan. Disamping itu penerapan pemberitahuan melalui media elektronik dapat sangat membantu tersedianya data (informasi) secara baik dan tepat waktu baik untuk kebutuhan keputusan operasional di kantor-kantor pelayanan Bea dan Cukai bersangkutan maupun untuk kebutuhan kebijaksanaan teknis di tingkat Direktorat Jenderal ataupun untuk kebutuhan kebijaksanaan makro di tingkat Menteri bahkan untuk kebutuhan kebijaksanaan Nasional.
Pelaksanaan penerapan pemberitahuan pabean melalui media elektronik dimulai dengan penerapan sistem Customs Fast Release System untuk pelayanan dokumen impor didukung media komputer. Sistem yang diterapkan sejak awal 90-an ini kemudian lebih disempurnakan dengan pemanfaatan sistem EDI yang diuji coba mulai 1 April 1997. Kemudian sejak 1 April 1998, Sistem EDI Kepabeanan di bidang impor dinyatakan mandatory untuk digunakan dalam pengurusan dokumen impor (PIB-EDI) di KPBC-KPBC Tanjung Priok I, II, III Jakarta serta KPBC SH-II Cengkareng. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dengan berbagai keterbatasannya, penerapan sistem PIB-EDI memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat usaha mitra DJBC, terutama dalam bentuk pelayanan yang lebih cepat, nyaman dan mudah. Bagi DJBC, implementasi EDI Kepabeanan telah memberikan manfaat, antara lain statistik dan pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif dan efisien.
DJBC didukung oleh masyarakat usaha, mengharapkan agar sistem pelayanan EDI Kepabeanan ini melibatkan instansi-instansi lain yang terkait dalam proses kegiatan perdagangan internasional. Lebih jauh dari itu, masyarakat usaha mengharapkan terwujudnya suatu sistem pelayanan terpadu yang melibatkan para pelaku usaha, kepabeanan, kepelabuhan (laut, udara), pemberi izin/lisensi, perpajakan, pembayaran/bank, dan lain-lain yang terkait dengan proses perdagangan internasional.
Pihak yang dewasa ini telah berhubungan dengan sistem EDI Kepabeanan adalah importir, PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) dan Bank. Untuk memperluas penggunaan sistem ini, direncanakan pada awal tahun 2001 akan diterapkan manifes EDI yang melibatkan pihak pengangkut (pelayaran/penerbangan). Dalam waktu yang hampir bersamaan, direncanakan pula penerapan EDI untuk barang-barang wajib periksa karantina yang melibatkan instansi yang menangani pemeriksaan barang-barang wajib periksa karantina.
Selain di bidang impor penerapan pemberitahuan pabean melalui media elektronik (Disket atau EDI) juga akan diterapkan di bidang ekspor. Direncanakan sebelum akhir tahun 2001 maksud ini sudah dapat dilaksanakan dimana di kantor-kantor yang telah tersedia sarana EDI akan menerima pemberitahuan ekspor barang secara EDI (PEB-EDI), sedangkan di kantor lainnya akan menerima pemberitahuan ekspor barang melalui disket (PEB disket). Dewasa ini seluruh kantor pelayanan Bea dan Cukai telah memiliki perangkat komputer yang memadai (16 KPBC memiliki mini komputer IBM Risc 6000, 12 KPBC memiliki mini komputer HP9000 dan sisanya 84 KPBC memiliki PC) untuk menerima dan memroses baik pemberitahuan impor barang (PIB) maupun pemberitahuan ekspor barang secara elektronik (memakai disket atau melalui EDI untuk kantor yang telah tersedia sarana EDI). Untuk penerapan pemberitahuan pabean melalui media elektronik di kantor-kantor tersebut yang diperlukan hanyalah bantuan dari seluruh pengguna jasa kepabeanan untuk dapat menyerahkan PIB dan PEB melalui media elektronik (EDI atau disket).
Mengingat untuk membangun suatu sistem pelayanan dan pengawasan yang terpadu di bidang impor, ekspor dan cukai diperlukan biaya yang tidak sedikit, pemerintah Indonesia juga telah mendapat persetujuan dari pemerintah Jepang melalui forum CGI untuk mendapatkan yen loan dalam melaksanakan proyek Institutional and Human Resources Development for Information-Technology-Related Customs Services Improvement Project. Melalui proyek ini akan dibangun sistem pelayanan dan pengawasan bea cukai berupa CSS (Customs Services System) dan CIS (Customs Intelligent System). Perlu diketahui bahwa proyek ini adalah salah satu dari hanya lima buah proyek yang setelah melalui evaluasi yang sangat mendalam disetujui akan dibantu oleh pemerintah Jepang.

FASILITAS KEPABEANAN

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menangani berbagai permasalahan yang menyangkut pemberian fasilitas kepabeanan selalu berusaha untuk tetap konsisten dengan tugas yang diamanatkan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai senantiasa menyiasati perkembangan industri dengan berusaha menyelaraskan peraturan-peraturan yang ada dan bahkan membuat terobosan baru dengan maksud fasilitas yang ada, dapat mengakomodasi tuntutan kebutuhan para pemakai jasa.

IFasilitas Industri

Pada dasarnya fasilitas yang ditawarkan oleh Direktorat Fasilitas Kepabeanan dapat dibagi dua sebagai berikut :

  • Fasilitas dalam rangka peningkatan ekspor
Rangkaian Kebijakan Peningkatan Ekspor

Secara garis besar rangkaian kebijakan peningkatan ekspor yang dikelola oleh DJBC sebagai berikut :

1. Pada awalnya pengusaha mengimpor bahan baku dengan membayar Bea Masuk untuk diproses kemudian diekspor kembali. Insentif yang diberikan adalah restitusi BM.
2. Kemudian disempurnakan lagi dengan diterbitkannya fasilitas, dimana pada saat pengimporan bahan bakunya langsung diberikan pembebasan BM, selanjutnya setelah mengalami pengolahan diekspor dalam hal ini tidak ada lagi kegiatan restitusi (pada saat ini dikelola oleh Bapeksta
3. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada para pengusaha khususnya yang bergerak di bidang ekspor, sejak tahun 1993 DJBC telah memperkenalkan Entrepot Produksi Tujuan Ekspor-EPTE (yang sekarang dikenal dengan Kawasan Berikat), dimana proses impor dan ekspor dibuat dengan lebih sederhana.

Misalnya pada saat impor, tidak menggunakan PIB, tidak perlu jaminan; sementara pada saat ekspor tidak dilakukan pemeriksaan phisik barang.

Kebijakan Peningkatan Ekspor Saat Ini - Tempat Penimbunan Berikat (TPB)

Pengadaan TPB ini adalah untuk memberikan fasilitas kepada pengusaha berupa penangguhan pembayaran Bea Masuk (BM) dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor lainnya serta dapat melakukan kegiatan menyimpan, menimbun, memamerkan, menjual, mengemas kembali, dan/atau mengolah barang yang berasal dari luar daerah pabean dan dari DPIL. Fasilitas ini dimaksudkan dapat meningkatkan efisiensi untuk memasuki pasar global utamanya untuk ekspor. TPB dapat berbentuk Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Enterpot Tujuan Pameran dan Toko Bebas Bea. Dari Tabel-1 di bawah ini dapat dilihat jumlah pemakai fasilitas dan besarnya devisa yang dihasilkan oleh TPB yang secara garis besar trend-nya meningkat (kecuali tahun 1999) dan nilai ekspor (barang jadi) dikurangi nilai impor (barang modal dan bahan baku) bernilai positif untuk setiap tahun. Jumlah PDKB/PKB merangkap PDKB setiap tahun meningkat, menandakan fasilitas KB diyakini dapat mengakomodasi kebutuhan dunia industri.

Manfaat fasilitas ini adalah kelancaran arus barang dan dokumen (tidak ada pemeriksaan phisik); memperbesar modal kerja, cash flow lebih terjamin (tidak dipungut BM, serta pajak lainnya ditangguhkan). Di sisi lain akan ada pertumbuhan industri dalam negeri, alih teknologi, terbukanya kesempatan kerja dsb.
Terhadap industri yang menggunakan KB dikenakan persyaratan phisik bangunan. Dasar philosofis persyaratan phisik tersebut adalah agar investor KB memilih/menempatkan lokasi KB tersebut pada kawasan industri dimana prasarana yang dibutuhkan telah tersedia dengan cukup serta dampak negatif dari kawasan industri terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.

Penyempurnaan Kebijaksanaan Peningkatan Ekspor - Terminal Distribusi Berikat/Customs Distribution Terminal (CDT)

Dengan semakin berkembangnya pola perdagangan khususnya distribusi barang ekspor dan impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah merancang suatu fasilitas baru yang dinamakan Terminal Distribusi Berikat (Customs Terminal Distribution) yaitu lembaga kepabeanan baru yang dapat mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penimbunan dan pendistribusian barang baik barang asal impor maupun barang asal Daerah Pabean untuk tujuan ekspor atau dikembalikan ke DPIL dengan sistem komputerisasi, dimana pada peraturan kepabeanan sebelumnya hal tersebut belum terakomodasi. Di samping itu, terdapat fasilitas baru lain seperti Tempat Perbaikan Berikat dan Tempat Penimbunan untuk Tujuan Ekspor yang penerbitannya untuk menyempurnakan fasilitas yang sudah ada. Fasilitas ini sudah dalam tahap pengesahan oleh Menteri Keuangan.

Fasilitas dalam rangka Pertumbuhan Industri Dalam Negeri

Kebijakan Fasilitas Kepabeanan Tahun 2000
Pada tahun anggaran 2000 ini, diperbaharui kebijakan Pemerintah di bidang fasilitas dalam bentuk pemberian keringanan BM untuk memperbaharui kebijakan lama, dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan efisiensi nasional dan untuk meningkatkan efektifitas pemberian fasilitas BM yang meliputi antara lain: pemberian keringanan BM atas importasi bahan baku untuk industri otomotif, industri elektronika, dan terakhir pemberian keringanan BM atas impor mesin, barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa. Dengan digulirkannya fasilitas ini, Pemerintah mengharapkan dampak dari kebijakan ini terhadap perekonomian nasional seperti : substitusi impor untuk menghemat devisa, menyediakan lapangan kerja, alih teknologi, dsb. Pada awalnya pemberian fasilitas ini seluruhnya ditangani sendiri oleh Kantor Pusat DJBC, namun demikian dalam rangka mempercepat pelayanan dan untuk mendekatkan diri dengan lokasi industri, telah didelegasikan sebagian wewenang pemberian keringanan Bea Masuk kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .

CUKAI

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 mengatur bahwa cukai dikenakan terhadap hasil tembakau, etil alkohol (EA), dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang cukai adalah melakukan pengawasan terhadap produksi, distribusi dan peredaran barang kena cukai (BKC) yang karena sifat dan karakteristiknya perlu diawasi dan dibatasi.
Cukai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung, namun pada dasarnya cukai mempunyai perbedaan yang mendasar dengan pajak tidak langsung lainnya. Hal ini dikarenakan pertama cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu secara selektif. Kedua, tujuan pengenaan cukai untuk setiap jenis barang berbeda-beda, sedangkan pajak biasanya dikenakan secara umum. Ketiga, tarif cukai berbeda-bda antara satu obyek dengan obyek yang lain, sedangkan pajak biasanya mempunyai satu tarif untuk seluruh obyek cukai.

Hasil Tembakau
Struktur Tarif

Dalam periode sebelum tahun 1999, kebijaksanaan penetapan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau (HJE) masih menggunakan struktur tarif yang didasarkan pada strata produksi dan HJE minimum untuk sigaret kretek dan strata harga untuk sigaret putih mesin. Sesudah tahun 1999, dalam rangka penyederhanaan (simplifikasi) dan penyeragaman (unifikasi), struktur tarif didasarkan pada pada strata produksi dan HJE baik untuk sigaret kretek maupun sigaret putih mesin.
Penyederhanaan dan unifikasi tarif diharapkan dapat menumbuhkan iklim usaha yang lebih kondusif dalam industri hasil tembakau dengan tetap memperhatikan kepentingan industri kecil yang padat karya maupun optimalisasi penerimaan sebagai berikut :
Mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara;
Menciptakan kepastian berusaha dan efisiensi pelayanan;
Menciptakan iklim persaingan yang sehat antar pengusaha terutama untuk pengusaha menengah dan besar;
Memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil untuk berkembang;
Memelihara dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
Menciptakan kepastian berusaha;
Menciptakan rasa keadilan dalam distribusi beban cukai antara pengusaha besar dan kecil.

Perizinan, Penetapan HJE dan Pemberian Fasilitas Kredit

Sebelum tahun 1999, kebijaksanaan fasilitas pemberian kredit (penundaan pembayaran cukai), pemberian perijinan pabrik hasil tembakau dan importir hasil tembakau (NPPBKC) dalam rangka pelaksanaan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Cukai serta pemberian ijin pembuatan hasil tembakau di luar pabrik dalam rangka pelaksanaan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Cukai dan penetapan HJE dilaksanakan oleh Kantor Pusat (sentralisasi). Sejalan dengan prinsip efisiensi dan semangat otonomi daerah, sesudah tahun 1999 sebagian besar kewenangan untuk mengeluarkan perijinan, penetapan HJE maupun pemberian fasilitas kredit (penundaan pembayaran cukai) telah dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai. Kebijaksanaan ini ditempuh dalam rangka pemberdayaan (empowering) Kantor Pelayanan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejalan dengan prinsip desentralisasi serta mempercepat proses pelayanan kepada market forces Tugas dan fungsi Kantor Pusat (Direktorat Cukai) adalah melakukan pengelolaan kebijaksanaan di bidang cukai yang meliputi perencanaan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan tersebut (analisis, evaluasi dan perumusan implementasi kebijakan)

Pengamanan Penerimaan Cukai

Umum

Baik sebelum, selama maupun setelah tahun 1999 pengawasan di bidang cukai telah, sedang dan akan dilaksanakan secara efektif, berdaya guna dan berhasil guna karena sistem pengawasan di bidang cukai telah sangat memadai. Ada 2 (dua) bentuk pengawasan di bidang cukai yaitu pengawasan fisik dan pengawasan administratif. Untuk barang kena cukai (BKC) yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran, pengawasannya dilakukan baik secara fisik maupun administratif. Pengawasan fisik dilakukan terhadap BKC tertentu (pabrik EA dan MMEA). Pengawasan administratif dilakukan melalui dokumen pelindung, dimana baik EA maupun MMEA wajib dilindungi dokumen dalam pengangkutan dan peredaran serta penimbunannya, bahkan terhadap BKC tersebut walupun sudah dibayar cukainya tetap dilindungi dokumen cukai dalam pengangkutan/peredarannya.
Terhadap BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai (hasil tembakau), dimana pita cukai tersebut selain berfungsi sebagai alat pelunasan cukai, juga berfungsi sebagai alat pengawasan. Hal ini terbukti sangat efektif, dimana hampir tidak ada hasil tembakau yang beredar tanpa dilekati pita cukai.

MMEA

Saat ini pelunasan cukai MMEA impor dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai, sedangkan pelunasan cukai MMEA produksi dalam negeri dilakukan dengan pembayaran tunai. Kelemahan dari sistem pelunasan dengan cara pembayaran tunai antara lain :

  • Bea dan Cukai sulit untuk melakukan pengawasan di lapangan karena tidak dapat dibedakan apakah produk MMEA tersebut sudah dilunasi cukainya atau belum;
  • Dalam pengeluaran hasil produksi MMEA, pihak perusahaan harus membayar terlebih dahulu cukainya setiap akan mengeluarkan MMEA. Oleh karena itu direncanakan mulai 1 April 2001, pelunasan cukai MMEA produksi dalam negeri dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai sehingga diharapkan :
  • Pengawasan di lapangan lebih mudah
  • Pabrik tidak mengalami hambatan dalam pengeluaran MMEA.

Kantor Pusat BP Batam
Jl. Sudirman No. 1 Batam Centre, Batam
Kepulauan Riau, Indonesia, 29400
Telp: (62-778)462047, 462048 Fax:(62-778)462240
email: inquiry@bpbatam.go.id
Kantor Perwakilan Jakarta
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Jakarta Timur
DKI Jakarta, Indonesia
Telp: (62-21)8580009, 8580010
Fax: (62-21)8580038
Kantor Penghubung Jepang
Shinsaibashi TOEI Building 7FI.4-12-22 Minami Semba
Chuo-ku, Osaka
Telp: (81-6)62536133 Fax:(81-6)62536134
email: batamosaka@alpha.ocn.ne.jp
Kantor Penghubung Singapura
111 North Bridge Road, Peninsula Plaza #21-01
Singapore, 179098
Telp: (65)67343411 Fax: (65)67348461
email: bidasin@yahoo.com